Situbondo,- Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo, ternyata belum masuk data Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP). Padahal, semua penyandang disabilitas seharusnya masuk semua program jaminan sosial.
Yang mengejutkan, dari hasil penelusuran di beberapa desa, tak satupun penyandang disabilitas masuk data AKP. Padahal data AKP menjadi induk program jaminan sosial. Setiap desa ada sekitar 50 orang disabilitas. Jika setiap desa tak ada yang masuk data AKP, maka diperkirakan ada ribuan penyandang disabilitas tak bisa mendapatkan program jaminan sosial.
Menurut relawan disabilitas, Sainur, pihaknya telah melakukan identifikasi penyusunan road map Situbondo menuju Kabupaten inklusi. Banyak sekali persoalan tentang disabilitas dilapangan, termasuk tak masuknya disabilitas di data AKP.
Sainur mengaku, pihaknya sudah melakukan identifikasi di lima desa binaan, hasilnya tak ada penyandang disabilitas masuk data AKP. Oleh karena itu, Sainuri mengaku sudah menyampaikan ke Bappeda Situbondo, agar tahun ini semua penyandang disabilitas di Situbondo masuk data AKP.
Sementara itu, Ketua PPDI Situbondo, Luluk Ariantini menegaskan, semua disabilitas seharusnya tercover program jaminan sosial. Pihaknya mempertanyakan akurasi data AKP, karena akan jadi rujukan program induk kemiskinan Pemkab Situbondo.
Luluk menambahkan, tingkat kerawanan penyandang disabilitas tiga kali lipat dibandingkan orang normal. Luluk berharap, semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan jaminan kesehatan mapun jaminan sosial lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kapala Bappeda Situbondo, Hariyadi Tedjo Laksono, mengatakan, semua penyandang disabilitas sebenarnya sudah masuk data AKP. Saat dilakukan pendataan, sudah tercantum pertanyaan bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga disabilitas.
Hariyadi mengakui, jika data AKP belum merinci masing-masing jenis disabilitas, sedangkan PPDI menginginkan ada pendataan khusus penyandang disabilitas. Meski demikian kata Hariyadi, semua masukan PPDI akan ditampung Pemerintah.