 Situbondo. Komisi IV DPRD menilai terbengkalainya siswa di sekolah jarak jauh itu menunjukan potret buram dunia pendidikan di Situbondo.){kind=link}
Situbondo- Kejadian di SDN Kerpang filial SDN 8 Curahtatal, Kecamatan Arjasa, membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Komisi IV DPRD menilai terbengkalainya siswa di sekolah jarak jauh itu menunjukan potret buram dunia pendidikan di Situbondo.
Komisi IV langsung menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin kemarin. Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan itu meminta agar Kemenpan mengevaluasi penempatan Guru Garis Depan (GGD) di Situbondo.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda, Kabupaten Situbondo menerima ratusan Guru Garis Depan. Namun banyak sekolah di daerah terpencil tidak ada guru garis depan, padahal keberadaan GGD di proyeksikan untuk daerah terpencil.
Janur sudah turun langsung ke SDN Kerpang yang merupakan sekolah filial SDN 8 Curahtatal. Di tempat itu sebenarnya ada guru garis depan, namun bukannya bertugas di sekolah filial melainkan mengajar di sekolah induknya.
Janur mengaku, Kemenpan RB harus mengevaluasi penyebaran guru garis depan di Situbondo agar tepat sasaran. Menurutnya, pihaknya tak ingin ada lagi kejadian seperti di SDN Kerpang. Proses belajar mengajar vakum karena ditinggal gurunya yang rata-rata honorer.
Solusinya kata Janur, menggeser penempatan guru garis depan ke daerah terpencil, karena hak mendapatkan pendidikan layak merupakan hak dasar setiap warga. Janur mengaku datang ke Kemenpan RB tidak sendirian, melainkan bersama Asisten dan Inspektorat Pemkab Situbondo.
Selain itu kata Janur, berdasarkan informasi di lapangan bahwa empat guru honorer di SDN Kerpang, ternyata diangkat Kepala Sekolah tanpa sepengetahun Dinas Pendidikan.
Data yang diterima Bhasa menyebutkan. Selama dua tahun terakhir ini Kabupaten Situbondo mendapatkan 57 guru garis depan. Rinciannya, pada tahun 2018 sebanyak 2078 dan tahun 2019 sebanyak 279 orang.