Situbondo, bhasafm.co.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajak organisasi masyarakat sipil (OMS) di Kabupaten Situbondo untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan serta melaporkan potensi tindak pidana korupsi pada Jumat (11/9/2026).
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Dion Hardika Sumarto, saat hadir dalam seminar Milad ke-4 LBH Mitra Santri menegaskan bahwa OMS merupakan pilar penting dalam pencegahan korupsi, terutama di tengah tingginya biaya politik Pemilukada yang memicu hubungan transaksional.
Berdasarkan kajian KPK, biaya politik pemilihan bupati dapat mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, di mana 47 persen donatur mengharapkan imbalan dan 65 persen calon kepala daerah bersedia memberikan fasilitas setelah menjabat.
Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, menyambut baik masukan dari KPK sebagai landasan moral dan pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ketua LBH Mitra Santri, Asrawi, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga antirasuah guna mengawal penegakan hukum dan mencegah terulangnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Situbondo.
