Situbondo, bhasafm.co.id- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (7/4/2026) di Jakarta. Pelantikan ini merupakan hasil dari mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi guna memperkuat posisi strategis dalam pelayanan ketenagakerjaan bagi pekerja maupun dunia usaha. Menaker menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan dedikasi serta integritas tinggi demi kepentingan bangsa.
Dalam sambutannya, Menaker menyampaikan bahwa kualitas kerja para pejabat baru ini akan berdampak langsung pada layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, hingga penyelesaian perselisihan industrial. Saat ini Kemnaker mengelola angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, yang menuntut adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang cepat. Pejabat yang baru dilantik diminta untuk bersikap responsif dan memastikan setiap program kerja memberikan manfaat nyata bagi para pencari kerja.
Agenda transformasi Kemnaker mencakup penguatan ketenagakerjaan inklusif serta reformasi birokrasi internal yang berkelanjutan.
Terdapat tujuh tantangan mendesak yang harus dijawab, mulai dari optimalisasi Balai Latihan Kerja hingga penerapan hubungan industrial yang transformatif dan harmonis. Untuk menjawab tantangan tersebut, kementerian menjalankan enam agenda utama, termasuk pemulihan kepercayaan publik dan pengembangan platform digital SiapKerja. Upaya ini dilakukan agar tenaga kerja masa depan memiliki kompetensi yang sesuai melalui program upskilling dan reskilling yang konsisten.
Para pejabat yang dilantik menempati posisi krusial seperti Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Pasar Kerja, hingga beberapa Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi.
Salah satu fokus utama adalah penegakan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penguatan data ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi. Menaker berharap para pimpinan baru ini dapat meninggalkan warisan positif berupa pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional di masa jabatan mereka. Seluruh jajaran kementerian diinstruksikan untuk segera bersinergi dalam mewujudkan visi transformasi ketenagakerjaan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
