Situbondo- Tarik ulur jadwal pembahasan Perubahan APBD 2021, sepertinya menguji komitmen para wakil rakyat di DPRD Situbondo. Pasalnya, sebagian fraksi di DPRD disebut-sebut mengutamakan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, dibandingkan memprioritaskan pembahasan PAPBD.
DPC PPP Situbondo mengeluarkan surat instruksi, malarang seluruh semua anggota Fraksi PPP di DPRD Situbondo untuk tidak ikut kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah. Anggota fraksi PPP diminta fokus membahas PAPBD maupun membahas APBD induk 2022.
Ketua DPC PPP Situbondo, melalui surat instruksi yang dikirim kepada Fraksi PPP dan pimpinan DPRD Situbondo, bahwa DPC PPP melarang seluruh anggota fraksi PPP mengikuti kunjungan kerja sebagaimana dijadwalkan Banmus, sebelum menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APD Perubahan 2021 selesai.
“Sudah ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus terkait APBD perubahan. Jadi anggota FPPP dilarang ikut kunker sebelum pembahasan anggaran selesai,” terangnya.
Sikap politik serupa juga diambil DPC Partai Demokrat Situbondo. Semua anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Situbondo untuk tidak mengikuti kunjungan kerja, mengingat pembahasan APBD perubahan jauh lebih penting karena menyangkut hajat rakyat Situbondo.
“Sikap kami sama seperti PPP bahwa kami melarang anggota fraksi partai Demokrat ikut kunker sebelum pembahasan PAPBD selesai. Kami fokus membahas anggaran baik PAPBD maupun APBD induk 2021,” ujarnya
Reporter: Zaini Zain