Situbondo, bhasafm.co.id- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Abdurrahman menilai pemerintah daerah setempat terlalu kaku menetapkan menu usulan dalam proses pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Katanya, menu usulan dari pemerintah daerah itu membatasi di empat organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) dengan 18 poin.
Dari 18 poin itu ada beberapa hal krusial yang perlu dicover namun tidak ada dalam 18 poin maupun dalam empat OPD dalam menu usulan pemerintah daerah, salah satunya, pembangunan pagar sekolah. Karena dalam 18 poin itu hanya ada pembangunan ruang kelas baru dan toilet, sementara pembangunan pagar sekolah tidak disebutkan.
Sementara dari hasil reses yang dilakukan DPRD, ada sekolah yang tidak memiliki pagar sehingga sapi dan kambing bebas masuk ke halaman sekolah.
Abdurrahman berharap Tim Anggaran Pemerintah Dareah (TAPD) meminta kepada Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo untuk menambah menu usulan khususnya pada Dispendikbud, karena pembangunan pagar sekolah tidak tercantum dalam menu usulan.
Kata Abdurrahman, menu usulan pemerintah daerah ini perlu disingkronkan dengan pokok pikiran DPRD, agar berjalan beriringan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang senada dengan program pembangunan nasional.
Sebab menu usulan ini akan menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, untuk menyepakati usulan pembangunan tahun 2027.
