Home / Kepolisian / Kapolres Situbondo Cek Kelayakan Lima Dapur SPPG Polri di Lima Kecamatan

Kapolres Situbondo Cek Kelayakan Lima Dapur SPPG Polri di Lima Kecamatan

Situbondo, bhasafm.co.id- Komitmen dalam menjaga mutu dan kualitas program pemenuhan nutrisi nasional berskala besar terus diperkuat di tingkat wilayah. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, turun langsung memimpin operasi monitoring dan pengawasan ketat terhadap lima unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengelolaan institusi Polri.

 

Langkah preventif ini sengaja diambil guna menjamin bahwa seluruh operasional dapur umum penyuplai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan baik. Pihak kepolisian ingin memastikan pelayanan bagi ribuan siswa sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui di Situbondo benar-benar patuh pada standardisasi kaku dari Badan Gizi Nasional (BGN).

 

Kapolres Situbondo menjelaskan bahwa inspeksi mendadak ini mengacu pada Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG Tahun 2026. Selain itu, agenda ini merupakan bentuk kepatuhan dalam menindaklanjuti instruksi langsung dari Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kesiapan operasional dapur.

 

Adapun sasaran monitoring kali ini disebar secara merata pada lima titik strategis dapur SPPG Polri yang meliputi wilayah Kecamatan Asembagus, Panarukan, Kendit, Bungatan, dan Kecamatan Besuki. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres didampingi langsung oleh masing-masing manajemen pengelola eksternal dapur.

 

Pemeriksaan berkas dan fisik dilakukan secara menyeluruh mencakup legalitas hukum pendirian SPPG, kelengkapan sertifikasi keahlian, struktur bangunan, zonasi ruang produksi, kelayakan peralatan masak, kebersihan sanitasi, kesiapan SDM, rantai logistik distribusi, manajemen limbah, hingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

 

AKBP Bayu menegaskan bahwa ketatnya pengawasan ini diperlukan karena program pangan ini menyangkut kualitas hidup generasi penerus bangsa. Seluruh lini produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, teknik memasak, hingga metode pengemasan makanan dituntut untuk transparan dan bebas dari potensi kontaminasi zat berbahaya.

 

Jajaran polres meminta pengelola mempertahankan disiplin tinggi, memperkuat standar operasional prosedur (SOP), serta tertib dalam pengarsipan data pendukung administrasi. Upaya pembinaan berkala ini diproyeksikan mampu mendongkrak mutu pelayanan publik agar hak-hak penerima manfaat gizi dapat tersalurkan optimal.

 

Dari hasil evaluasi menyeluruh di lima titik lokasi tersebut, Kapolres memberikan apresiasi karena seluruh dapur kelolaan Polri di Situbondo terbukti telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, fasilitas krusial berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mandiri juga dipastikan telah berfungsi dengan normal sesuai regulasi.

Tag: