 Baluran, Rabu kemarin. Komisi II sedang memperjuangkan nasib warga padukuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih.){kind=link}
Situbondo– Komisi II DPRD Situbondo bertemu pihak Taman Nasional (TN) Baluran, Rabu kemarin. Komisi II sedang memperjuangkan nasib warga padukuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih.
Hingga kini, ratusan Kepala Keluarga yang tinggal di padukuhan merak belum jelas statusnya. Warga yang sudah tinggal puluhan tahun dinilai menempati tanah secara illegal, karena berada di zona khusus yang masih berada di dalam penguasaan Taman Nasional (TN) Baluran.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, DPRD mulai menjajaki kerjasama dengan pihak taman nasional baluran, untuk melegalkan warga yang tinggal di padukuhan Merak.
Hadi mengaku, hingga kini Pemerintah belum bisa membangunan akses pendidikan dan kesehatan di padukuhan merak, mengingat pemukiman ratusan warga masih belum berijin. Bahkan sewaktu-waktu warga bisa diusir pihak taman nasional Baluran.
Hadi menilai pertemuannya bersama pihak taman nasional Baluran, untuk memberikan perlindungan kepada warga padukuhan merak. Komisi II miliki tanggungjawab, karena mereka sudah menjadi penduduk Situbondo. Setiap Pemilu maupun Pilkada warga juga menggunakan hak pilihnya.
Hadi menambahkan, Komisi II dan pihak taman nasional sudah bersepakat, untuk bersama-sama memperjuangkan legalitas warga padukuhan Merak. Kedepan tinggal Pemkab Situbondo menindaklanjutinya bentuk kerjasama dengan pihak taman nasional Baluran.
Hadi mengatakan, untuk memperjelas bentuk kerjasamanya, DPRD, Pemkab dan pihak taman nasional Baluran, akan bersama-sama menemui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tujuannya mengkoordinasikan model kerja sama tersebut. Dengan demikian, warga padukuhan Merak bisa bercocok tanam dan bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk berternak.
Selain itu kata Hadi, kedepan Komisi II berharap akan dibangun pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan di Padukuhan Merak. Saat ini, lembaga pendidikan memang sudah ada namun masih berstatus filial ke SDN Sumberwaru. Begitu juga dengan pelayanan kesehetan, warga yang sakit harus berobat ke Pustu Sumberwaru dengan melintasi hutan mapun menyebrang lautan.