Situbondo, bhasafm.co.id- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar implementasinya berjalan efektif di lapangan. Hal ini disampaikan saat penandatanganan PKB ke-XXIV periode 2026–2028 antara manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan tiga serikat pekerja di Jakarta. Menaker menyebut tantangan terbesar biasanya muncul pasca-penandatanganan, terutama terkait perbedaan penafsiran isi perjanjian antara pengusaha dan pekerja.
Kemnaker memberikan perhatian tinggi pada proses perumusan PKB melalui mediator hubungan industrial guna mencegah kendala saat perundingan. Yassierli mengapresiasi proses negosiasi PTFI yang berlangsung konstruktif dan penuh kekeluargaan hingga mencapai kesepakatan hanya dalam waktu 18 hari. PKB ini diharapkan menjadi dasar hukum kuat serta acuan utama dalam penyelesaian berbagai perselisihan industrial di masa depan.
Sinergi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan kerja yang adaptif dan berkelanjutan.
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menjelaskan bahwa kesepakatan baru ini mencakup peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi para karyawan. Terdapat kenaikan pendapatan sebesar 3 persen pada tahun pertama dan 4 persen pada tahun kedua operasional. Selain itu, tunjangan pendidikan serta akomodasi juga mengalami kenaikan sebesar 15 persen guna mendukung kebutuhan hidup pekerja.
Perusahaan juga meningkatkan kontribusi tabungan hari tua menjadi Rp2 juta per bulan bagi seluruh karyawan di tingkat pratama.
Peningkatan lainnya meliputi tunjangan shift pekerja tambang bawah tanah serta santunan kecelakaan kerja fatal yang naik menjadi 75 ribu dolar AS. Menaker berharap keberhasilan PKB di Freeport dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Indonesia yang belum memiliki perjanjian serupa. Kemnaker berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis demi kemajuan ekonomi nasional.
