Situbondo, bhasafm.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna setelah melalui serangkaian pembahasan bersama seluruh fraksi dan anggota dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menyampaikan bahwa meskipun Raperda telah disepakati, legislatif memberikan sejumlah catatan kritis yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satu poin sorotan utama dewan tertuju pada kinerja PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemda.
Mahbub membeberkan, PT BPR Syariah tercatat tidak menyetorkan dividen sepanjang tahun 2025 akibat laporan keuangan perusahaan yang mengalami kerugian. Pihak legislatif mendorong pembenahan manajemen BPRS agar mulai tahun berjalan dapat kembali berkontribusi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Raperda yang telah disetujui bersama ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi. Hasil evaluasi provinsi nantinya akan ditindaklanjuti kembali oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengapresiasi sinergi serta dukungan penuh dari jajaran dewan. Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini memastikan bahwa Pemkab Situbondo berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi.
Beberapa poin rekomendasi yang diprioritaskan untuk segera dibenahi antara lain mencakup penguatan program pendampingan hukum bagi masyarakat, penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, hingga percepatan penyehatan kinerja keuangan BUMD PT BPR Syariah.
