Situbondo- Santri asal luar Provinsi Jawa Timur yang mondok di Situbondo, hanya bisa memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Syaratnya, santri harus masuk DPK atau Daftar Pemilih Khusus.
Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, akan membuka posko di sejumlah pondok pesantren untuk melakukan pendataan DPK. Pendataan DPK akan ditutup sebulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
Menurut Ketua KPU Situbondo, Marwoto, KPU menyediakan posko di pesantren untuk mempermudah pendataan, agar santri tidak perlu datang ke Kantor KPU Situbondo. Ada beberapa persyaratan santri bisa masuk DPK, diantaranya sudah punya hak pilih yaitu terdaftar di DPT. Selanjutnya, memiliki administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
“para santri bisa masuk DPK jika punya adminstrasi pindah pilih, serta sudah divalidasi mutasi ke Situbondo dari daerah asal. Adiministrasi pindah pilih dikeluarkan Panitia Pemilihan Suara (PPS). Dengan demikian, yang bersangkutan harus dicoret di DPT daerah asalnya” kata Marwoto.
Marwoto menambahkan, KPU hanya menerima santri masuk DPK jika semua persyaratannya sudah lengkap. KPU akan mendirikan TPS tambahan jika banyak santri masuk DPK. Hanya saja lanjut Marwoto, bagi santri yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur, mereka hanya bisa memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
“kami sudah melakukan sosialisasi terkait pendataan DPK tersebut. Yang sudah pasti penyediaaan posko pendataan DKP akan dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi’iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Wali Songo” ungkap Marwoto.
“selain melakukan pendataan DPK di Pesantren, KPU Situbondo juga melakukan pendataan di Rumah Tahanan Negara. Pendataan DPK akan ditutup satu bulan sebelum pemilu atau tanggal 17 Maret mendatang” tambah Marwoto.