Tasyakuran Otonomi Daerah Diisi Tahlil dan Do’a Bersama Untuk 53 ABK KRI Nanggala

0
91
bhasafm
Bupati Situbondo dan Forkopimda doa dan tahlil bersama untuk 35 ABK KRI Nanggala 402 di pendopo Kabupaten, Senin malam, 26 April 2021 (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Malam peringatan otonomi daerah di pendopo Kabupaten Situbondo, Senin malam kemarin, juga diisi acara tahlil dan do’a bersama atas gugurnya 53 ABK KRI Nanggala 402, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Senin malam kemarin.

“Kami atas nama Forkopimda dan seluruh masyarakat  Situbondo menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 53 anggota TNI saat menjalankan tugas.  Semoga diberi tempat di Surganya Allah,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Senin, 26 April 2021

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengatakan, peringatan otonomi daerah sangat penting dilakukan, untuk merefleksikan selama 25 tahun perjalanan otonomi daerah. Semangat otonomi daerah harus seiring dengan capaian pembangunan di daerah.

“Kata Mendagri bahwa otonomi daerah ini merupakan sistem pemerintahan  terbaik di  Indonesia. Karena itu kami meminta semuanya menjaga situasi dan kondusifitas otoda ini,” ujar  Bupati yang akrab dipanggil Bung Karna itu.

BACA JUGA :  Dipicu Rebutan Pacar, Belasan Remaja Terlibat Tawuran

Bung Karna menambahkan, sebagai Bupati yang baru, dirinya sangat memperhatikan pesan Presiden Joko Widodo,agar kepala Daerah memperhatikan belanja operasional dan belanja modal. Belanja modal harus lebih besar agar maksimal melaksanakan pelayanan publik.

“Saat ini anggaran kami masih belum sehat. Belanja modal masih kecil dan harus kita tingkatkan dengan menggenjot PAD kita,” terangnya.

Menurut Bung Karna, Presiden juga meminta agar seluruh kepala daerah fokus menjalankan program. Ada prioritas pembangunan yang harus dilakukan untuk memajukan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

“Melalui program prioritas ini akan terlihat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini berkaitan juga dengan distribusi keuangan ke masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Jadi tidak mungkin semua OPD mendapatkan jatah anggaran yang sama,” ujarnya

 

Reporter: Zaini Zain