 Pemkab Situbondo, mendorong kebijakan pemerintahan desa berbasis isu gender. Melalui program pelatihan Penganggaran Responsif Gender, diharapkan semua desa memiliki kemampuan menganalisa alokasi anggaran berbasis gender.){kind=link}
Situbondo- Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Pemkab Situbondo, mendorong kebijakan pemerintahan desa berbasis isu gender. Melalui program pelatihan Penganggaran Responsif Gender, diharapkan semua desa memiliki kemampuan menganalisa alokasi anggaran berbasis gender.
Pelatihan yang berlangsung selama sehari di hotel Lotus Senin kemarin, diikuti staf Kecamatan dan staf Desa dari 17 Kecamatan. Para peserta diberi pembekalan kemampuan menganalisa isu gender dalam perencanaan kebijakan alokasi anggaran.
Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender pada DP3A Pemkab Situbondo, Rofiqoh Sukmawati, melalui pelatihan penganggaran responsif gender, diharapkan kebijakan pengalokasian anggaran berorientasi pada pengarusutamaan gender.
“Ini sesuai instruksi Presiden RI No No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan Perbup No 11 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Situbondo,” ujarnya, Senin, 11 Oktober 2021.
Rofiqoh menambahkan, sebanyak 17 desa yang telah mengikuti pelatihan diharapkan jadi percontohan bagi desa lainnya tentang perencanaan penganggaran responsif gender. Tak kalah pentingnya, alokasi anggaran resposif gender harus efektif dan efisien.
“Kami terus mendorong kebijakan pembangunan berbasis gender. Karena itu, kami menghadirkan Sekda, Kepaala DPMD dan DP3A menjadi narasumber. Hadir pula PUG Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator,” terangnya.
Reporter: Zaini Zain