KPK Sebut Pejabat Pemkab Lebih Patuh Ketimbang Anggota DPRD Situbondo

Situbondo- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut pejabat Pemkab Situbondo lebih patuh dibandingkan anggota DPRD. Semua pejabat Pemkab mendaftarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Pernyataan ini diungkapkan penasehat KPK  Budi Santoso, saat menggelar konferensi pers di ruang Baluran Pemkab Situbondo, Kamis sore kemarin. Tim KPK berkunjung ke Situbondo selama tiga hari, dalam rangkan roadshow “jelajah negeri bangun antikorupsi”.

Menurut Budi Santoso, ada 65 pejabat Pemkab Situbondo wajib melaporkan LHKPN tahun 2018. Dari jumlah tersebut 100 persen melaporkan dan sudah dilakukan pemeriksaan administrasi.

Budi Santoso menambahkan, untuk 45 anggota DPRD wajib lapor hanya 41 orang melaporkan LHKPN. Itu artinya ada 91,11 persen anggota DPRD belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal pelaporan harta kekayaan itu merupakan langkah awal pencegahan korupsi.

Budi Santoso mengaku mengapresiasi kepatuhan pejabat Pemkab Situbondo. Kepatuhan melaporkan harta kekayaan merupakan hal yang harus terus dipertahankan. Mengingat pelaporan harta kekayaan menjadi titik awal pencegahan korupsi, KPK akan  memberikan pembekalan bagi 45 anggota DPRD terpilih, Jumat  sore ini.

Lebih jauh Budi Santoso mengatakan, tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan kasus korupsi, melainkan yang paling utama melakukan pencegahan. Roadshow KPK ke Situbondo dalam rangka melakukan pencegahan tersebut.

Penasehat KPK itu menambahkan, tahun ini KPK melakukan roadshow “jelajah negari bangun antikorupsi” di 28 Kabupaten dan Kota tersebar di tiga Provinsi. Dari 28 Kabupaten,kota  tersebut sebanyak 17 berada di Jawa Timur salah satunya di Kabupaten Situbondo.

Menurut Budi Santoso, ada beberapa indikator KPK memilih Kabupaten menjadi tempat roadshow, salah satunya KPK atau Aparat Penegak Hukum lain pernah  melakukan penindakan kasus korupsi. Di Situbondo KPK pernah menindak mega korupsi Kasdagate di era kepemimpinan Bupati Ismunarso.