Situbondo, bhasafm.co.id- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember memastikan kondisi stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) di wilayah kerjanya yang meliputi Sekar Kijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang) tetap solid dan terjaga. Ketahanan industri jasa keuangan ini disokong oleh laju pertumbuhan ekonomi regional yang berada di atas rata-rata nasional.
Kepala OJK Jember, Aris Budiman, membeberkan pada Sabtu (25/7/2026) bahwa seluruh kabupaten di wilayah Sekar Kijang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di atas 5 persen pada Triwulan I 2026. Laju perekonomian tertinggi diraih oleh Jember sebesar 6,35 persen dan Banyuwangi sebesar 6,14 persen, melampaui pertumbuhan Jawa Timur (5,96 persen) dan Nasional (5,61 persen).
Sementara itu, wilayah Lumajang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,89 persen, disusul Situbondo sebesar 5,50 persen, dan Bondowoso sebesar 5,42 persen. Penguatan ekonomi regional ini didorong oleh geliat sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, serta industri pengolahan.
Seiring tren positif tersebut, fungsi intermediasi perbankan per posisi 31 Mei 2026 terus tumbuh secara berkelanjutan. Outstanding kredit Bank Umum tercatat mencapai Rp62,42 triliun atau tumbuh 0,78 persen (yoy), sedangkan penyaluran kredit pada BPR/S berhasil tumbuh impresif sebesar 6,83 persen (yoy) menjadi Rp2,58 triliun.
Daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga tecermin dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum yang melonjak 16,58 persen (yoy) hingga menyentuh Rp55,80 triliun. Capaian ini memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menopang pembiayaan usaha di daerah. Di sisi lain, DPK BPR tercatat mengalami kontraksi tipis 0,61 persen (yoy) menjadi Rp2,18 triliun.
Aris Budiman menegaskan bahwa OJK terus mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Pihaknya mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas kredit, serta memberikan pendampingan debitur agar fungsi intermediasi berjalan sehat dan inklusif bagi pembangunan daerah.
