 masih utuh tersimpan di kas daerah. Belum ada anggaran dana PEN dipergunakan untuk program apapun, karena pencairan dananya dilakukan secara bertahap.){kind=link}
Situbondo- Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, Syaifullah memastikan bahwa dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi (PEN) masih utuh tersimpan di kas daerah. Belum ada anggaran dana PEN dipergunakan untuk program apapun, karena pencairan dananya dilakukan secara bertahap.
Pernyataan Sekda Syaifullah tersebut sekaligus untuk menepis rumor yang berkembang seolah-olah dana PEN sudah dikorupsi. Saat ini, dana pinjaman bersumber dari PEN baru cair 25 persen dan belum digunakan sama sekali.
Menurut Syaifullah, pencairan dana PEN dilakukan secara bertahap. Pada Desember tahun 2021 sebenarnya sudah cair sebesar Rp 62 miliar, namun belum memungkinkan dilaksanakan dalam bentuk program karena waktunya mepet. Berdasarkan pertimbangan dari DPRD penggunaan dana PEN baru akan dilakukan tahun ini.
Syaifullah menambahkan, dari anggaran total pengajuan pinjaman dana PEN Sebesar 250 miliar, saat ini sudah cair 25 persen. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun masih berproses pelaksanaannya. Kalau anggaran 25 persen sudah selesai digunakan, baru bisa mengajukan 45 persen dari total anggaran 250 miliar. Selanjutnya, pengajuan sisanya 30 persen.
“Dananya masih utuh di Kasda belum digunakan kok sudah dituding di korupsi. Untuk kegiatan pembangunan yang dianggarkan melalui dana PEN harus melalui proses, seperti lelang untuk nilai proyek di atas 200 juta dan lain-lain,” terangnya, Minggu, 20 Maret 2022.
Syaifullah memastikan, bahwa anggaran pembuatan UKL dan UPL yang saat ramai diperbincangkan tidak menggunakan dana PEN, melainkan murni dari Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, ia memastikan dana PEN masih utuh dan belum digunakan untuk kegiatan apapun.
“Ini yang mau saya jelaskan bahwa UKL-UPL itu sebetulnya bukan syarat pencairan dana PEN. Jadi untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan, maka PT SMI karena peduli terhadap lingkungan ditambah persyaratan UKL-UPL itu. Padahal selama ini tidak pernah ada persyaratan itu. Kalau mau bangun jalan ya bangun saja,” terangnya.
Syaifullah mengaku, pengerjaan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan melalui dana PEN kemungkinan baru mulai dikerjakan bulan April mendatang. Ada beberapa proses harus dilakukan, seperti melakukan lelang terlebih dahulu untuk proyek di atas 200 jutaan.
“Pelaksanannya proyek PEN waktunya tergantung PU, saat ini sebenarnya sudah siap, tinggal kapan mau diumumkan untuk dilelang. Jadi masih menunggu waktunya apalagi sekarang masih musim hujan, mungkin bulan empat dan seterusnya,” tuturnya.
Lebih jauh Syaifullah mengatakan, bahwa Pemkab mengajukan pinjaman dana PEN, karena ada amanah UU No 1 tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus membelanjakan APBD-nya sekurang-kurangnya 40 persen untuk infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun.
“Selambat-lambatnya daerah diberi waktu lima tahun untuk menyesuaikan. Nah kita dengan anggaran itu, APBD kita masih bisa, artinya dengan tambahan 250 miliar bisa membangun infrastruktur 20 persen,” terangnya.
Syaifullah mengaku, dirinya menerima laporan bahwa jalan kabupaten yang tersebar di 17 Kecamatan sepanjang 372 kilo meter. Anggaran dana PEN bisa membangun infrastruktur jalan sepanjang 102 kilo meter dengan jenis aspal hotmix.
“Nanti jalannya akan bagus karena di hotmix. Kemudian ada juga program Tolob atau tutup lobang,” pungkasnya.
Reporter: Zaini Zain