. Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini hampir semua perusahaan milik Pemkab Situbondo itu mengalami krisis keuangan.){kind=link}
Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo sedang mengevaluasi semua Perusahaan Daerah (Perusda). Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini hampir semua perusahaan milik Pemkab Situbondo itu mengalami krisis keuangan.
Kondisi Perusda yang kembang kempis, menjadi alasan Komisi II DPRD Situbondo, mengeluarkan rekomendasi Perusda Pasir Putih dibubarkan serta diserahkan pengelolaannya ke Dinas terkait.
Selain Perusda pasir putih, Komisi II juga sedang mengevaluasi Perusda Banongan. Meski sudah terjadi pergantian direksi, Perusda Banongan belum ada tanda-tanda keluar dari krisis keuangan.
Menurut Wakil Ketua Kimisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, tahun ini pihaknya mengevaluasi semua Perusda, untuk melihat perkembangan potensi bisnis yang dikelolanya. Ada dua Perusda kondisinya sangat memprihatinkan yaitu Perusda Pasir putih dan Perusda Banongan. Kedua Perusda ini sulit menjadi sumber PAD, karena untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya saja sudah susah.
Krisis finansial itu kata Hadi, menjadi salah satu alasan Komisi II agar Bupati meninjau pengangkatan Direktur baru di Pasir putih. Sudah berkali-kali pasir putih berganti Direktur, namun tak ada perkembangan membanggakan, terutama kontribusinya untuk mendongkrak PAD. PAD pasir putih masih lebih tinggi retrebusi rumah sakit.
Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dengan dikembalikannya pengelolaan Perusda Pasir putih ke Dinas Pariwisata, pengelolaannya akan lebih efisien dan bisa dikendalikan penuh Bupati. Tidak seperti sekarang, beberapa kali investor gagal menanamkan modalnya di Pasir putih, karena Direktur masih harus meminta pertimbangan Bupati.
Hadi menambahkan, jika dikelola Dinas Pariwisata akan mengurangi biaya operasional, karena akan dikelola PNS yang sudah digaji Pemerintah. PNS yang potesial bisa ditempatkan di Pasir putih. Begitu pula dengan PNS yang tak produktif dan hanya banyak main game di Kantor, bisa juga ditugaskan jadi petugas karcis di pasir putih.
Menurut Hadi, krisis finansial juga masih dialami Perusda Banongan, karena pendapatannya masih lebih besar pengeluarannya. Biaya operasional Perusda cukup tinggi. Setiap bulannya harus membayar gaji karyawan dan gaji dikerktur, membayar pajak maupun pembiayaan operasional teknis lainnya.
Selain Pasir putih lanjut Hadi, kondisi serupa juga terjadi di Perusda Banongan. Perusahaan yang mengelola ratusan hektar lahan itu masih didera krisis finansial. Bahkan untuk sekedar membayar gaji karyawannya saja masih kesulitan.
Lebih jauih Hadi Prianto mengatakan, ada masalah manajemen pengelolaan keuangan hampir di semua Perusda. Ironisnya, saat ini masih ada tumpang tindih pengelolaan asset perusda seperti halnya di Pasir Putih.
Saat ini Pemkab membangun wisma yang diproyeksikan jadi cikal bakal wisma bintang empat. Tidak hanya itu, Pemkab juga akan membangun areal parkir lengkap dengan kiosnya. Jika lahan Perusda sudah dikelola Pemkab, Perusa sangat kesulitan berkembang, karena lahan-lahan potensial sudah dikelola sendiri Pemkab. Pasir putih hanya bisa mengelola hotel Sidomuncul 1 dan Sidomuncul 2.