Situbondo- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Situbondo, mengingatkan seluruh Kepala Desa agar menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan desa tepat waktu. Kepala Desa yang tak bisa merampungkan SPJ bisa diberi sanksi.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yogi Krispian Sah, mengaku sudah mengambil langkah antisipatif, agar pelaporan penggunaan Dana Desa 2018 tepat waktu.
Yogi mengaku, langkah antisipasi itu ni dilakukan mengingat pada tahun sebelumnya, masih ada belasan desa tidak bisa merampung SPJ tepat waktu hingga harus diberi surat peringatan. Bahkan salah seorang Kepala Desa diberi sanksi pemecatan karena tak menyelesaikan SPJ.
Menurut Yogi, pihaknya sudah berkirim surat melalui Camat masing-masing tertanggal 2 Januari lalu. Di dalam surat tersebut sudah dijelaskan, bahwa sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015, tentang pengelolaan keuangan desa, pembuatan SPJ dana desa harus selesai paling lambat 31 Januari 2019.
Lebih jauh Yogi menegaskan, pihaknya juga sudah mengingatkan, agar Kepala Desa tidak melaksanakan kegiatan fisik jika dinilai akan menghambat penyelesaian SPJ. Anggaran pembangunan fisik yang tak terserap bisa dikembalikan ke Kas Desa menjadi Silpa, dan bisa digunakan pada tahun anggaran 2019.
Perlu diketahui. Bantuan Dana Desa di Situbondo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, dana desa mencapai 111 Miliar 434 juta 583 rupiah. Sedangkan ADD sebesar 90 Miliar 099 juta 118 rupiah.
Tahun 2018 , bantuan dana desa di Kabupaten Situbondo naik menjadi 115 Miliar 130 juta lebih. Sedangkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 89 Miliar. Setiap desa menerima bantuan ADD dan DD bervariasi, mulai 1,2 Miliar hingga 1,7 Miliar.
Sedangkan tahun 2019 ini, bantuan Dana Desa akan naik 18 miliar. Total bantuan dana desa sebesar 133 Miliar lebih. Melalui penambahan bantuan ini, suntikan dana yang akan diterima 132 desa juga akan bertambah sekitar 130 jutaan.