Situbondo- DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna secara marathon. Ada sembilan agenda rapat paripurna sejak siang hingga malam hari. Selain paripurna internal DPRD, ada juga rapat paripurna bersama Pemkab Situbondo.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman SH mengatakan, untuk paripurna bersama Pemkab Situbondo ada tiga rapat paripurna, yaitu rapat paripurna tentang dana cadangan Pemilu sebesar Rp. 40 miliar, serta rapat paripurna persetujuan KUA PPAS Perubahan APBD 2022 dan rapat paripurna Raperda Kesetaraan Gender.
“Hari ini kita rapat paripurna secara marathon. Dari sekian banyak paripurna itu ada tiga rapat paripurna dengan Pemkab Situbondo. Selebihnya paripurna internal, seperti tatib, rencana kerja DPRD dan beberapa paripurna lainnya,” katanya, Kamis, 8 September 2022.
Politisi PPP asal Kecamatan Jangkar itu menambahkan, sedianya rapat paripurna dengan Pemkab Situbondo dilangsungkan Kamis sekitar pukul 9 pagi. Namun karena Bupati dan Wakil Bupati ada teleconference mendadak dengan Pimpinan KPK sehingga batal dilaksanakan.
Bupati meminta izin karena ada kegiatan wajib bersama pimpinan KPK yang tak bisa ditinggalkan. Setelah teleconference, Bupati dan Wakil Bupati menghadiri acara hari jadi Besuki di Kecamatan Besuki sehingga rapat paripurna digelar Kamis malam.
“Karena Bupati uzdur syar’i maka paripurna ditunda. Beliau meminta maaf tidak bisa hadir karena wajib ikut teleconference dengan pimpinan KPK. Sebenarnya ingin hadir di sela-sela acara dengan pimpinan KPK, tapi sudah ditunggu masyarakat Besuki,” tuturnya.
Menurut Abdurrahman, selama ini DPRD dan Pemkab Situbondo selalu solid. Perbedaan pendapat dalam setiap pembahasan kerja biasa terjadi, karena DPRD sebagai lembaga kontrol memiliki dinamika tersendiri dalam setiap pembahasan.
Ironisnya kata Abdurrahman, perbedaan pendapat seringkali dipelintir pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Apalagi bagi Fraksi PPP sebagai pengusung pemerintah, selalu dikesankan kalau berbeda seolah bermusuhan.
“Kalau berbeda dalam pembahasan itu dinamika dan seharusnya memang ada perbedaan agar DPRD tak dikesankan jadi setempel pemerintah. Bagi kami sebagai partai pengusung tetap solid bersama pemerintah,” pungkasnya.
Zaini Zain